Komandan Cabang Brigade Hizbullah PBB Kota Pekanbaru

Zainal, Komandan Cabang Brigade Hizbullah PBB Kota Pekanbaru 

bersama-sama dengan rekan - rekan.

Salah satu ketua dari beberapa badan otonom PBB, "Zainal (Komandan Cabang Brigade Hizbullah PBB Kota Pekanbaru)" bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya melakukan photo bersama dalam acara Penerbangan Layang- layang PBB, sebagai simbul “Partai PBB Khususnya Cabang Kota Pekanbaru" akan tetap berjuang untuk memajukan tujuan yang Rahmatan Lil’alamin. Hal ini dilakukan sebagai acara penutup di acara Silaturahim Milad Partai PBB yang Ke-22. Dewan Pengurus Cabang PBB kota Pekanbaru. Diharapkan dengan acara tersebut dapat memperkuat persaudaraan  dan Ukuwah Islamiah agar kekuatan Partai PBB Khususnya di Propinsi Riau semakin solid.

Penulis:

Ek

Read More

OPTIMALISASI PERAN BADAN OTONOM DALAM PENCAPAIAN CITA-CITA POLITIK PARTAI BULAN BINTANG

Dalam rangka menyambut Milad Partai PBB yang Ke-22, Dewan Pengurus Cabang PBB PBB kota Pekanbaru mengadakan acara syukuran dan silaturahim semua unsur pengurusnya. Dalam acara tersebut ada sesion tanya jawab itu dihadiri oleh  Bpk. Muharnis mantan ketua DPW PBB , Bpk. Drs H Mukhni mantan ketua DPC PBB, dan Bpk. Drs Ramadhanus  yang  juga sebagai mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Dalam diskusi itu Buya Mukhni menekankan  “sebagai orang Islam apakah anda tidak merasa bersalah melakukan perbuatan selain dari ajaran Islam dan tidak secara Islami?. Serta berjuang dan memilih partai selain Partai Islam? ”.

Mari sama-sama kita perkuat aqidah untuk Istiqomah berjuang dalam Partai Bulan Bintang yg berazaskan Islam.

Dalam kata sambutannya Beni Maulana ketua DPC PBB kota Pekanbaru  mengutip kata-kata Alm. Buya Hamka, “Biarpun seribu kapal tenggelam di lautan, namun cita-cita tidak pernah padam.”,  tidak ada perjuangan yang lebih besar dari pada perjuangan untuk Islam.

Diharapkan dengan acara tersebut dapat memperkuat soliditas kader PBB Kota Pekanbaru dan memantik semangat seluruh kader PBB diseluruh penjuru Nusantara. Tunjukkan bahwa kita masih ada dan selalu berjuang berjuang.

Penulis:

Ek.

Read More

PENERBANGAN LAYANG-LAYANG PBB SEBAGAI SIMBUL PBB CABANG KOTA PEKANBARU AKAN TERUS BERJUANG

Penerbangan Layang- layang PBB, sebagai simbul “Partai PBB Khususnya Cabang Kota Pekanbaru" akan tetap berjuang untuk memajukan tujuan yang Rahmatan Lil’alamin. Hal ini dilakukan sebagai acara penutup di acara Silaturahim Milad Partai PBB yang Ke-22. Dewan Pengurus Cabang PBB kota Pekanbaru. Diharapkan dengan acara tersebut dapat memperkuat persaudaraan  dan Ukuwah Islamiah agar kekuatan Partai PBB Khususnya di Propinsi Riau semakin solid.

Penulis:

Ek

Read More

Peluang Usaha Yang Rahmatan Lil 'alamin

Grand Opening ReCoffee di Mall Trade Center (MTC) Metropolitan City, Jl. HR. Soebrantas Panam No.KM.12, RW.5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Lokasi lebih tepatnya di belakang Gedung Pizza Hut.

Dalam keadaan pendemi Covid-19 ini dampaknya sangat miris terhadap perekonomian, terutama banyak pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja PHK dan lemahnya daya beli terhadap para UMK(Usaha Menengah Kecil) dan usaha kuliner khususnya di Pekanbaru Riau.

Menurut Ketua DPC PBB  Kota Pekanbaru  “Beni Maulana”  , " disaat inilah kita sebagai umat Islam perlu mendukung dan kompak untuk membantu  sesama  yang belum mendapatkan pekerjaan  dengan menciptakan lapangan kerja baru dengan membuka usaha yang bisa masih bertahan agar rekan-rekan sesama kita dapat bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya”.

“Oleh karena itu saya sangat mendukung dan mensupport Grand Opening  ReCoffee , dan Raden serta Rechisz Cafe ini agar kita benar-benar menjadi manusia yang Rahmatan Lil ‘alamin berguna dan membantu   sesama manusia”, Ujar Benny yang sekaligus mencoba mencicipi Coffee hitam nusantara yang beraneka ragam jenis rasanya di ReCoffee . Beliau juga tidak luput menyantap Roti Canai dan berbagai jenis makannan lainnya.

Dalam acara Grand Opening tersebut di hadiri juga oleh Kepala Unit Cabang Bank Riau Simpang Tiga Pekanbaru “ Ansyari”. Yang juga sangat mendukung untuk memajukan para UKM dan Pedagang Kuliner Khususnya di Kota Pekanbaru – Riau.

Ansyari mengatakan, “ Semoga akan muncul usahawan-usahawan baru di Kota Pekanbaru Riau yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi sesama”.

Penulis: Ek

Read More

Yusril Gelar Rakor Virtual Dengan DPW PBB Se-Indonesia, Bahas Infrastruktur Dan Corona

Rakor Virtual DPP PBB dengan DPW PBB Se-indonesia. Foto: dok. FB Shalahuddin

DPP Partai Bulan Bintang (PBB) selenggarakan rapat koordinasi (rakor) virtual dengan DPW PBB Se-indonesia, Senin (4/5/2020).

Rakor tersebut diketahui dipimpin langsung oleh Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra dan sekjend PBB Afriansyah Noor seperti dikutip Abadikini.com dari laman Facebook pribadi Ketua DPW PBB Bali M. Shalahuddin J.

“Meeting Online Nasional Seluruh Ketua DPW PBB Se- Indonesia, bersama Sekjend dan Ketum PBB,” tulis Shalahudidn.

Politisi milenial ini menjelaskan, rapat koordinasi cecara virtual ditengah pandemi Virus Corona (COVID-19) antara DPP dengan DPW membahas perkembangan pembenahan infrastruktur partai dan perkembangan penanganan Virus Corona di daerah.

“Laporan Infrastruktur dan Perkembangan Penanganan Covid19 di masing2 daerah, serta himbauan Ketum kepada seluruh pengurus PBB agar bahu membahu menolong sesama untuk saling menguatkan ditengah wabah covid19 ini,” ujarnya.

Shalahuddin menambahkan, Prof.Yusril juga menyampaikan ungkapan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh keluarga PBB yang telah berkontribusi kepada masyarakat dalam membantu meringankan beban dari dampak covid19 ini.

“Saya mengutip Firman Allah yang disampaikan Prof.Yusril : “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al Maidah: 32),” tutupnya.

Sumber berita:

https://www.abadikini.com/2020/05/04/yusril-gelar-rakor-virtual-dengan-dpw-pbb-se-indonesia-bahas-infrastruktur-dan-corona/

Read More

Maaf, Saya Ogah Jadi Dewas KPK, Buset!! Orang Ini Berani Nolak ???

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan dirinya tidak berminat untuk menjadi ketua maupun anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).

Diketahui, nama Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu disebut-sebut sebagai salah seorang calon anggota Dewas KPK. 

"Walau masih dalam proses seleksi, banyak orang yang bertanya, dan bahkan ada yang ucapkan selamat pada saya," ujarnya dalam akun Twitter pribadinya, Senin (16/12/2019).

Lanjutnya, ia mengatakan sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menghubunginya untuk menjadi Dewas KPK. Karena itu, ia menganggap bahwa disebut-sebut namanya hanyalah kabar burung belaka.

"Saya sendiri dengan segala permohonan maaf, sama sekali tidak berminat dan tidak bersedia menduduki jabatan sebagai Dewas KPK tersebut," tegasnya.

Tambahnya, "Saya lebih memilih tetap menjadi advokat professional yang oleh UU Advokat dikategorikan sebagai penegak hukum daripada menjadi Dewas KPK," tukas Yusril menambahkan. 

https://www.wartaekonomi.co.id/read261808/maaf-saya-ogah-jadi-dewas-kpk-buset-orang-ini-berani-nolak

Read More

Ini kata Yusril Terkait Corona yang Kian Mengganas

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra turut mengeluarkan pendapatnya terkait pandemik virus penyakit corona (COVID-19) yang kian meresahkan masyarakat di Tanah Air.

Melalui pernyataan yang diterima ANTARA di Pekanbaru, Jumat, Yusril mengatakan pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali menyelamatkan nyawa rakyat.

"Apapun pilihan yang dilakukan pemerintah, apakah melakukan pembatasan keramaian umum bahkan melakukan lockdown, tujuan utamanya harus satu, menyelamatkan nyawa rakyat," kata ahli hukum tata negara ini.

Menurutnya, pertimbangan ekonomi harusnya menjadi nomor dua. Ekonomi memang hancur. Tetapi itu bukan hanya terjadi pada kita. Semua negara mengalami hal yang sama. "Ekonomi bisa kita bangun kembali. Tetapi nyawa rakyat yang melayang takkan bisa dihidupkan lagi," kata pria yang pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara ini.

Menurutnya, menyelamatkan nyawa rakyat adalah amanat Pembukaan UUD 45. Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hak untuk hidup adalah hak setiap orang, dan negara wajib melindunginya.

Pemerintah sebaiknya tidak ragu-ragu memilih yang terbaik untuk dilakukan. "Jika telah diputuskan suatu langkah, laksanakan dengan konsisten. Jangan menutup-nutupi sesuatu. Terbukalah kepada rakyat, terbukalah kepada dunia tentang apa yang sesungguhnya terjadi di negara kita," kata Yusril.

Dengan keterbukaan itu negara memanggil semua orang, terutama orang-orang kaya dan mampu untuk berbuat membantu sesama.

"Ayo kita selamatkan nyawa rakyat! Ayo kita selamatkan bangsa dan negara dari keruntuhan akibat wabah bencana penyakit ini," ajak Yusril yang juga pernah menjadi kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf ini.

Sumber berita:

https://riau.antaranews.com/berita/150434/ini-kata-yusril-terkait-corona-yang-kian-mengganas

Read More

Partai Bulan Bintang: Ambil kebijakan "lockdown" tekan COVID-19

Partai Bulan Bintang meminta kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan lockdown atau karantina wilayah guna menekan penyebaran COVID-19. "Dua minggu yang lalu melalui ketua umum kami Prof. Yusril Ihza Mahendra, kami juga sudah menyampaikan dan mendesak agar segera dilakukan lockdown guna menekan penyebaran dan guna menghentikan penyebaran virus ini sesegera mungkin," kata Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PBB Randy Bagasyudha melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

PBB juga sejak 21 Februari 2020 telah mencoba mengingatkan secara dini kepada pemerintah melalui kegiatan salat Hajat dan seminar nasional bekerja sama dengan rumah sakit dan Universitas YARSI Jakarta Pusat mengenai bahaya COVID-19 dan langkah-langkah penanganannya.

Hal tersebut, lanjut dia, bukan untuk pencitraan atau hal-hal sepele lainnya, melainkan semata-mata karena pihaknya mengetahui bagaimana bahaya dan begitu cepatnya virus tersebut akan menyebar di tengah-tengah masyarakat.

"Jika di negara yang lebih maju saja di Eropa mereka kewalahan, apalagi di tengah masyarakat kita yang tingkat kesadarannya cukup rendah. Lihatlah bagaimana masyarakat kita dengan tenangnya meramaikan daerah Puncak, sebagian menggunakannya untuk mudik dan pergi daerah wisata ketika kita galakkan work from home," tuturnya.

Ia menilai masyarakat belum memiliki kesadaran yang cukup untuk bisa secara mandiri ikut menyukseskan sebuah gerakan nasional dalam menghadapi wabah COVID-19.

"Perlu kebijakan secara struktural untuk benar-benar membatasi ruang gerak masyarakat demi membatasi penyebaran virus ini," ujar Randy..

Menurut dia, keengganan dan kelambanan membatasi ruang gerak masyarakat membuat pandemi tersebut kian menyebar, malah makin tidak terkendali karena mulai menyebar ke daerah-daerah lain di luar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek).

"Di daerah, fasilitas kesehatan dan kesadaran masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan Jakarta. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana caranya menghentikan pandemi ini ketika sudah terlambat," katanya.

Ia pun menyatakan bahwa lockdown adalah sebuah keniscayaan sebagaimana telah diingatkan sejak zaman Rasulullah saw.

Ia pun lantas mengutip sabda Rasullah saw. yang berbunyi, "Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Swt. untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." (H.R. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

"Negeri di sini dapat juga diartikan sebagai daerah bukan hanya berarti negara," kata Randy.

Pertimbangan ekonomi dan politik, kata dia, hendaknya dikesampingkan sementara waktu, mengingat keselamatan rakyat dan keselamatan bangsa adalah prioritas utama sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945.

"Ekonomi kita pasti akan terpukul dengan lockdown. Akan tetapi, akan makin parah jika terlambat dilakukan. Ekonomi ambruk dapat kita bangun kembali. Namun, ongkos sosial dan nyawa rakyat tidak dapat kita kembalikan," ucap Randy.

Atas nama keselamatan bangsa yang lebih besar, kata dia, sebaiknya kebijakan lockdown yang ketat dengan melibatkan aparat negara secara masif dapat dilakukan.

"Sekali lagi, sebelum semuanya terlambat dan masih dapat kita kendalikan," katanya mengingatkan.

Sumber berita:

https://riau.antaranews.com/nasional/berita/1386154/partai-bulan-bintang-ambil-kebijakan-lockdown-tekan-covid-19?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

Read More

Yusril: Landasan Hukum PSBB Serba Tanggung karena Tanpa Sanksi Pidana

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyoroti landasan hukum pembatasan sosial berskala besar (PSBB), jurus Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatasi pandemi virus Corona. Menurut Yusril, PSBB kurang maksimal.

"Semuanya serba tanggung," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (5/4/2020).

Mantan pengacara Jokowi-Ma'ruf Amin pada musim Pilpres 2019 ini menyoroti tiga undang-undang yang dimiliki Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

"Ketiga Undang-Undang itu sangat tidak memadai untuk menghadapi wabah Corona ini. Tetapi Pemerintah tidak mau terbitkan Perppu," kata Yusril.

Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini memandang Jokowi perlu menerbitkan Perppu untuk menghadapi wabah Corona. Soalnya, Indonesia belum punya peraturan perundang-undangan yang mengatur soal sanksi pelanggar pembatasan sosial semacam ini.

"Soal sanksi, Permenkes memang tidak bisa disalahkan. Sanksi pidana misal, pelanggarnya dipenjara 1 tahun, atau dikurung 3 bulan, atau didenda Rp 1 miliar, itu hanya bisa diatur dalam UU. PP saja tidak bisa mengatur sanksi pidana, apalagi Permen (Peraturan Menteri Kesehatan -red). Nah, celakanya UU Karantina Kesehatan tidak mengatur masalah ini. Itu sebabnya sejak lebih sebulan yang lalu saya katakan sebaiknya Presiden terbitkan Perppu yang komprehensif untuk menghadapi Corona," tutur Yusril.

Memang, kini sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) tentang PSBB yang diterbitkan Jokowi. Dua peraturan itu tak bisa mengatur soal sanksi pidana. Dia memandang saat ini negara butuh aturan untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam PSBB, utamanya soal sanksi.

"Dalam Permenkes diatur tentang keharusan daerah bekerjasama dengan aparat keamanan dalam hal ini polisi. Tetapi, apa yang menjadi kewenangan polisi juga tidak ada diatur dalam UU, kecuali diberlakukan karantina wilayah. Sekarang ini Kapolri sudah keluarkan maklumat, tetapi maklumat itu sejatinya adalah sebuah 'pengumuman' tentang sesuatu, bukan berisi norma hukum yang mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, dan seterusnya," tutur Yusril.

Sumber berita:

https://news.detik.com/berita/d-4966096/yusril-landasan-hukum-psbb-serba-tanggung-karena-tanpa-sanksi-pidana/2

Read More

Koleksi Photo

Read More